Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana, serta turut disaksikan oleh Asisten Daerah I, Kepala BPKPD, Kabag Tapem, Kabag Kesra, dan para camat dari seluruh wilayah Kota Sukabumi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan bahwa bantuan hibah ini bukan sekadar bentuk dukungan anggaran, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat.
“Bantuan hibah ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendorong penguatan peran LPM sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis masyarakat. Saya ingin LPM menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi warga dan mewujudkannya dalam program-program konkret,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan sebagai respons atas dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
“Langkah ini adalah upaya nyata kami untuk memperkuat daya beli masyarakat serta memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dalam membangun lingkungan. Jumlah dan cakupannya akan terus kita tingkatkan secara bertahap,” jelas Ayep.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi dana CSR, serta memperkuat peran BAZNAS dan gerakan wakaf.
“Data kami transparan dan akurat. Kita pastikan bantuan sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan. Prinsip kami jelas: tidak ada celah untuk politisasi bantuan sosial,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan tentang pemanfaatan dana wakaf yang selama ini telah dijalankan, di antaranya untuk santunan anak yatim, Qordhul Hasan untuk pelaku UMKM, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.
“Kami ingin masyarakat paham, wakaf bukan hanya soal pembangunan masjid atau makam. Ini tentang ekonomi umat. Tentang keberdayaan dan kemandirian,” ungkap Ayep dengan penuh semangat.
Di akhir sambutannya, Wali Kota juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam menjalankan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa birokrasi harus tetap profesional dan menjauhi praktik politik praktis demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Saya minta kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Fokus saja bekerja melayani rakyat. Biarkan masyarakat menilai kinerja kita lewat hasil, bukan janji,” tutupnya.
Pewarta : Husen
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
