Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Podcast Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Bertempat di Aula KPU Kota Sukabumi, kegiatan ini mengangkat tema Demokrasi dan Budaya Birokrasi, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kesadaran publik akan arti penting partisipasi dalam demokrasi serta reformasi birokrasi yang berintegritas.
Dalam sesi podcast, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan pandangannya mengenai arah pembangunan Kota Sukabumi yang tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan sosial masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, demokrasi yang sehat harus ditopang oleh birokrasi yang profesional, inklusif, dan melayani.
“Pemerintahan yang demokratis itu hadir bukan hanya saat pemilu, tetapi dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang mendengar suara rakyat,” ujar H. Ayep Zaki.
Ia menegaskan bahwa prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah nilai-nilai demokrasi yang harus diterapkan dalam setiap program pembangunan daerah.
Ayep Zaki juga memaparkan visi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menciptakan masyarakat yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.
Hal ini, menurutnya, sejalan dengan semangat demokrasi yang memberi ruang pada seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembangunan.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi terus mengembangkan mekanisme partisipatif, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, hingga pemanfaatan kanal digital sebagai media penyampaian aspirasi warga.
Wali Kota Sukabumi menilai bahwa penguatan demokrasi harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir dari dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi menjadi prasyarat penting bagi demokrasi yang efektif. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan, agar mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan sebagai pondasi demokrasi yang kuat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, hingga komunitas digital perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem edukasi politik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Generasi muda harus diberi ruang, akses, dan pendekatan yang kreatif dalam memahami demokrasi. Platform digital dan media sosial bisa menjadi alat edukasi politik yang efektif jika digunakan dengan bijak dan visioner,” jelasnya.
Di akhir sesi, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan demokrasi sebagai budaya hidup, bukan hanya sebagai prosedur elektoral. Ia juga mengapresiasi KPU Kota Sukabumi atas inisiatif penyelenggaraan podcast ini sebagai bentuk inovasi dalam penyebaran nilai-nilai demokrasi secara lebih luas dan kontekstual.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program KPU Kota Sukabumi dalam rangka pendidikan pemilih berkelanjutan, yang ditujukan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar politik, aktif berpartisipasi, dan memahami perannya dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
Bertempat di Aula KPU Kota Sukabumi, kegiatan ini mengangkat tema Demokrasi dan Budaya Birokrasi, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kesadaran publik akan arti penting partisipasi dalam demokrasi serta reformasi birokrasi yang berintegritas.
Dalam sesi podcast, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan pandangannya mengenai arah pembangunan Kota Sukabumi yang tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan sosial masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, demokrasi yang sehat harus ditopang oleh birokrasi yang profesional, inklusif, dan melayani.
“Pemerintahan yang demokratis itu hadir bukan hanya saat pemilu, tetapi dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang mendengar suara rakyat,” ujar H. Ayep Zaki.
Ia menegaskan bahwa prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah nilai-nilai demokrasi yang harus diterapkan dalam setiap program pembangunan daerah.
Ayep Zaki juga memaparkan visi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menciptakan masyarakat yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.
Hal ini, menurutnya, sejalan dengan semangat demokrasi yang memberi ruang pada seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembangunan.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi terus mengembangkan mekanisme partisipatif, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, hingga pemanfaatan kanal digital sebagai media penyampaian aspirasi warga.
Wali Kota Sukabumi menilai bahwa penguatan demokrasi harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir dari dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi menjadi prasyarat penting bagi demokrasi yang efektif. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) terus dilakukan, agar mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan sebagai pondasi demokrasi yang kuat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, hingga komunitas digital perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem edukasi politik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Generasi muda harus diberi ruang, akses, dan pendekatan yang kreatif dalam memahami demokrasi. Platform digital dan media sosial bisa menjadi alat edukasi politik yang efektif jika digunakan dengan bijak dan visioner,” jelasnya.
Di akhir sesi, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan demokrasi sebagai budaya hidup, bukan hanya sebagai prosedur elektoral. Ia juga mengapresiasi KPU Kota Sukabumi atas inisiatif penyelenggaraan podcast ini sebagai bentuk inovasi dalam penyebaran nilai-nilai demokrasi secara lebih luas dan kontekstual.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program KPU Kota Sukabumi dalam rangka pendidikan pemilih berkelanjutan, yang ditujukan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar politik, aktif berpartisipasi, dan memahami perannya dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
Pewarta : Husen
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
Posting Komentar untuk "Podcast: Membangun Demokrasi Sehat Lewat Pendidikan Pemilih dan Budaya Birokrasi"
Silakan kirim saran dan komentar anda