Wali Kota Tekankan Integritas, Sistem Merit, dan Efisiensi Birokrasi dalam ORASI YUKS Seri 9

Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, keadilan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi ORASI YUKS Seri 9 yang membahas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), regulasi Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK), serta Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN. Kegiatan berlangsung secara luring dan daring di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi Anton Lugiawan, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi Sunaryo, pimpinan BJB Syariah, jajaran ASN Pemerintah Kota Sukabumi, serta narasumber daring Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Pamuji Listianto Putro.

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa birokrasi harus memiliki orientasi kerja yang jelas dan berfokus pada penyelesaian persoalan mendasar masyarakat. Empat prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi penanganan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Seluruh agenda tersebut harus ditopang oleh pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan tunai. Ia menyebutkan, capaian PAD tertinggi yang pernah diraih sebesar Rp91 miliar menjadi pijakan untuk mengejar target peningkatan hingga Rp300 miliar.

Terkait kedisiplinan dan integritas, Wali Kota meminta seluruh ASN menjaga tanggung jawab dalam bekerja. Pelanggaran kehadiran, keterlibatan dalam judi online, hingga pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif menjadi persoalan yang akan ditindak tegas.

"Profesionalisme aparatur tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kemampuan menjalankan tugas administratif, tetapi harus tercermin dalam kejujuran dan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran serta pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Ia juga menyoroti penerapan sistem merit dan manajemen talenta dalam penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Pengisian jabatan harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, tanpa intervensi maupun praktik titipan.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah akan melakukan efisiensi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas 40 persen agar secara bertahap dapat ditekan hingga di bawah 30 persen.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah moratorium penerimaan pegawai baru dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam aspek pengembangan kapasitas, Wali Kota mendorong ASN, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan keterampilan teknis.

Pemerintah Kota Sukabumi membuka peluang bagi ASN terpilih mengikuti program pertukaran atau magang kerja pemerintahan selama enam bulan ke sejumlah negara, yakni Selandia Baru, Armenia, Georgia, dan Norwegia.

Kesempatan tersebut diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan dan berhasil melewati proses seleksi, termasuk tes TOEFL.

Perhatian terhadap kesejahteraan aparatur juga menjadi bagian dari arah kebijakan yang disampaikan. H. Ayep Zaki mengungkapkan rencana penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk mengatur batas maksimal cicilan pinjaman bank berdasarkan persentase gaji pokok ASN.

Kebijakan ini dimaksudkan agar beban angsuran tidak menggerus tunjangan kinerja (tukin) yang diterima pegawai. Dengan pengaturan tersebut, keseimbangan antara kewajiban finansial dan kesejahteraan aparatur dapat lebih terjaga.

Selain itu, Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan netralitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Aparatur harus menjauhkan diri dari politik praktis serta tetap berdiri sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan kepentingan maupun latar belakang politik. Netralitas menjadi salah satu fondasi untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan birokrasi bekerja secara profesional.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh jajaran birokrasi melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan keuangan, manajemen organisasi, sistem kerja, hingga kualitas pelayanan publik.

"Mari kita percantik keuangan daerah kita, percantik manajemennya, percantik sistem birokrasinya, dan percantik pelayanannya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih sejahtera," ujarnya.

Melalui ORASI YUKS Seri 9, Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan penguatan kapasitas pejabat fungsional dan pembenahan tata kelola ASN sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang berintegritas, efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Profesionalisme aparatur diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan regulasi dan penilaian kinerja, tetapi benar-benar terwujud dalam kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta : Esty
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul

0/Komentar

Silakan kirim saran dan komentar anda

Lebih baru Lebih lama

Headline