Untuk memastikan netralitas dan profesionalisme ASN dalam Pemilu Serentak 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2024 pada Selasa, 6 Februari 2024, di The Stone Hotel, Legian, Bali.
Rakor yang dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dan Sekda Kota Sukabumi, H. Dida Sembada ini memuat beberapa tajuk penting, antara lain; penegasan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 dan peningkatan kapasitas serta kualitas ASN untuk mewujudkan aparatur berkelas dunia.
Selain itu, melalui peningkatan kinerja juga, ASN akan memiliki kemampuan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai dengan asas-asas kepegawaian.
Kualitas ASN diharapkan oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi dapat memberikan dukungan yang efektif dan efisien terhadap pemerintah kota, termasuk saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan, seturut dengan sambutan yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB Azwar Anas.
“ Saya berharap, sesuai dengan arahan tadi, bagaimana mewujudkan ASN berkelas dunia. Termasuk juga menjadi panutan bagi masyarakat. Termasuk juga ajeg, ada di jalur yang tepat, jangan terganggu dengan hal-hal politik praktis. ASN tidak boleh menjadi anggota partai politik, termasuk juga ikut berkampanye,” kata Kusmana Hartadji.
ASN diwajibkan menjaga netralitas atas beberapa alasan, salah satunya, menjaga integritas dan profesionalisme ASN. Aparatur Sipil Negara harus bersikap profesional dan tidak memihak dalam politik.
“ ASN harus netral meskipun memiliki hak pilih. ASN juga harus berakhlak, ini termasuk menjadi contoh bagi yang lain. Meskipun punya hak pilih, tetap harus merahasiakan pilihannya dan tidak berpihak,” lanjut Penjabat Wali Kota Sukabumi.
Untuk mengimplementasikan ASN Berakhlak, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, Kusmana Hartadji akan terus mengingatkan para aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
“Untuk mewujudkan ASN Berakhlak, kita akan mengingatkan Berakhlak ini, setiap hari Senin. Agar ASN benar-benar dapat mendunia,” pungkasnya.
Efisiensi Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mencapai efisiensi pemerintahan. MenPAN-RB Azwar Anas menekankan pentingnya dampak nyata dari Rakor Pengawasan dan Pengendalian, dengan mendorong peserta untuk menyebarkan poin-poin penting di daerahnya.
Inovasi melalui perampingan aplikasi dan digitalisasi menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan penggunaan kertas dan membuat birokrasi lebih lincah.
SDM yang kompetitif, birokrasi profesional, dan pelayanan publik berkualitas menjadi tujuan utama reformasi birokrasi. Birokrasi yang baik diyakini mampu menyelesaikan permasalahan negara dengan baik.
Tantangan seperti tumpang-tindih kebijakan dan digitalisasi perlu diatasi dengan membangun manajemen kinerja dan sistem merit. Perampingan struktur organisasi juga menjadi solusi untuk mencapai pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Dengan fokus pada reformasi birokrasi, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuannya menjadi negara dengan birokrasi profesional, SDM yang kompetitif, dan pelayanan publik berkualitas.
Konklusi:
Rakor Pengawasan dan Pengendalian untuk Dampak Nyata:
MenPAN-RB Azwar Anas: Pertemuan ini harus membawa dampak kebaikan kepada masyarakat.
Peserta diminta sampaikan poin penting di daerahnya masing-masing.
Inovasi dan Efisiensi:
SDM, Birokrasi, dan Pelayanan Publik:
Tantangan dan Solusi:
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Kualitas ASN diharapkan oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi dapat memberikan dukungan yang efektif dan efisien terhadap pemerintah kota, termasuk saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan, seturut dengan sambutan yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB Azwar Anas.
ASN diwajibkan menjaga netralitas atas beberapa alasan, salah satunya, menjaga integritas dan profesionalisme ASN. Aparatur Sipil Negara harus bersikap profesional dan tidak memihak dalam politik.
“ ASN harus netral meskipun memiliki hak pilih. ASN juga harus berakhlak, ini termasuk menjadi contoh bagi yang lain. Meskipun punya hak pilih, tetap harus merahasiakan pilihannya dan tidak berpihak,” lanjut Penjabat Wali Kota Sukabumi.
Untuk mengimplementasikan ASN Berakhlak, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, Kusmana Hartadji akan terus mengingatkan para aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
“Untuk mewujudkan ASN Berakhlak, kita akan mengingatkan Berakhlak ini, setiap hari Senin. Agar ASN benar-benar dapat mendunia,” pungkasnya.
Efisiensi Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mencapai efisiensi pemerintahan. MenPAN-RB Azwar Anas menekankan pentingnya dampak nyata dari Rakor Pengawasan dan Pengendalian, dengan mendorong peserta untuk menyebarkan poin-poin penting di daerahnya.
Inovasi melalui perampingan aplikasi dan digitalisasi menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan penggunaan kertas dan membuat birokrasi lebih lincah.
SDM yang kompetitif, birokrasi profesional, dan pelayanan publik berkualitas menjadi tujuan utama reformasi birokrasi. Birokrasi yang baik diyakini mampu menyelesaikan permasalahan negara dengan baik.
Dengan fokus pada reformasi birokrasi, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuannya menjadi negara dengan birokrasi profesional, SDM yang kompetitif, dan pelayanan publik berkualitas.
Konklusi:
Rakor Pengawasan dan Pengendalian untuk Dampak Nyata:
MenPAN-RB Azwar Anas: Pertemuan ini harus membawa dampak kebaikan kepada masyarakat.
Peserta diminta sampaikan poin penting di daerahnya masing-masing.
Inovasi dan Efisiensi:
- Merampingkan aplikasi yang telah dikembangkan.
- Pemerintah daerah tidak lagi membuat aplikasi baru, gabungkan yang sudah ada.
- Penyederhanaan penggunaan kertas dan birokrasi yang lincah.
SDM, Birokrasi, dan Pelayanan Publik:
- SDM yang kompetitif, birokrasi profesional, dan pelayanan publik berkualitas.
- Reformasi birokrasi sebagai mesin pemerintahan, harus dijalankan dengan baik.
- Birokrasi yang baik menyelesaikan permasalahan negara dengan baik.
Tantangan dan Solusi:
- Tumpang-tindih kebijakan, digitalisasi perlu terus dievaluasi.
- Membangun manajemen kinerja agar capaian pekerjaan terlihat.
- Sistem merit, kepastian dan bagian dari karier.
- Perampingan struktur organisasi, pemerintahan lebih efektif dan efisien.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
