Hadir secara langsung Penjabat wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi Kardina Karsoedi. Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot Sukabumi, Perbankan, dan stakeholder lainnya. Adapun dalam sosialisasi itu narasumber dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dan Disdukcapil Kota Bandung
Data-data kependudukan itu yadapat dimanfaatkan oleh seluruh lembaga baik pemerintah ataupun swasta dalam melaksanakan validasi kepada seluruh masyarakat yang dilayaninya.
" Ya, proses validasi data kependudukan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh masyarakat yang meminta pelayanan adalah penduduk yang sah dan tercatat dalam sistem database kependudukan Kementerian Dalam Negeri," ujar Penjabat wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji. Selain itu, proses validasi data kependudukan dapat menghindari masyarakat yang bertujuan melakukan tindakan-tindakan pemalsuan data — pribadinya.
Menurut Kusmana, dalam proses pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan tersebut, lembaga pemerintah ataupun swasta harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas penduduk yang dilayani, perencanaan kegiatan yang berpedoman kepada data.
" Saya sangat berharap kepada seluruh peserta sosialisasi hari ini untuk dapat memanfaatkan data kependudukan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga nantinya program-program yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran, dan menghindari celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kecurangan atau kejahatan." terang Kusmana.
Ditambahkan Kusamana peserta sosialisasi diharapkan dapat mengikuti acara ini dengan serius, seksama dan sebaik-baiknya, sehingga benarbenar memahami tentang pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan di tempat masing-masing. Sehingga dapat menginformasikan kepada jajarannya dan menerapkannya kepada masyarakat.
" Ya, proses validasi data kependudukan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh masyarakat yang meminta pelayanan adalah penduduk yang sah dan tercatat dalam sistem database kependudukan Kementerian Dalam Negeri," ujar Penjabat wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji. Selain itu, proses validasi data kependudukan dapat menghindari masyarakat yang bertujuan melakukan tindakan-tindakan pemalsuan data — pribadinya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas penduduk yang dilayani, perencanaan kegiatan yang berpedoman kepada data.
" Saya sangat berharap kepada seluruh peserta sosialisasi hari ini untuk dapat memanfaatkan data kependudukan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga nantinya program-program yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran, dan menghindari celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kecurangan atau kejahatan." terang Kusmana.
Ditambahkan Kusamana peserta sosialisasi diharapkan dapat mengikuti acara ini dengan serius, seksama dan sebaik-baiknya, sehingga benarbenar memahami tentang pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan di tempat masing-masing. Sehingga dapat menginformasikan kepada jajarannya dan menerapkannya kepada masyarakat.
Pewarta : Ovie
Dokumentasi : Agus Ristiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
