FGD ini menghadirkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta lembaga profesi dan asosiasi, dalam rangka merumuskan formulasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor perumahan dan perkotaan.
Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk mengawal implementasi kebijakan pembangunan agar tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Dalam sesi diskusi, Wakil Wali Kota Sukabumi menyampaikan pandangannya terkait program nasional pembangunan 3 juta rumah sebagaimana menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda perlu mendorong koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna peninjauan kembali dan persetujuan penyediaan lahan, termasuk kemungkinan pengembangan kawasan industri yang dapat dialokasikan untuk pembangunan perumahan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa keterbatasan lahan di Kota Sukabumi menjadi tantangan tersendiri, sehingga konsep pembangunan hunian vertikal menjadi alternatif solusi.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa aspek utama yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah ketersediaan dan kepastian lahan melalui persetujuan kementerian terkait, sehingga Kota Sukabumi memiliki ruang yang memadai untuk mendukung program perumahan nasional tanpa mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam FGD ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan strategis yang tidak hanya memenuhi target kuantitatif pembangunan perumahan, tetapi juga selaras dengan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta kebutuhan riil masyarakat di daerah.
| Pewarta | : Agung |
| Dokumentasi | : Dede Soleh Saepul |
DOKPIM KOTA SUKABUMI |
|
| Pranata Kehumasan | : Ross Pristianasari |
Posting Komentar
Silakan kirim saran dan komentar anda