Ketua FKSS Perkuat Koordinasi Penanggulangan Bencana dalam Tatanan Kota Sehat

Ketua Forum Kota Sukabumi Sehat (FKSS), Ranty Rachmatilah, menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan Indikator dan Implementasi Tatanan 9 tentang Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Yosef Sabaruddin Sekretaris BPBD, para kepala seksi, pemangku kepentingan (stakeholder) Tatanan 9, serta tamu undangan lainnya.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penguatan pemenuhan indikator Kota Sehat, khususnya pada Tatanan 9 yang berfokus pada penanggulangan bencana.

Pembahasan dilakukan dengan melihat hasil evaluasi tahun 2025 sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu ditingkatkan agar target penilaian dapat tercapai.

Dalam arahannya, Ketua FKSS Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, menyampaikan bahwa mewujudkan Kota Sukabumi yang sehat secara menyeluruh membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak.

Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menjalankan kegiatan rutin atau merealisasikan anggaran, tetapi harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara FKSS, tim pembina, perangkat daerah pengampu, serta seluruh stakeholder yang terlibat.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, FKSS akan memberikan perhatian lebih terhadap tatanan yang masih memerlukan peningkatan, terutama lokus dengan capaian indikator yang belum memenuhi target.

Oleh karena itu, melalui pertemuan ini diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mengevaluasi indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing serta merumuskan langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Terkait Tatanan 9, Ranty menjelaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran permukiman dan lahan, hingga angin kencang atau puting beliung.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Menurutnya, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD atau petugas penyelamat, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, relawan, hingga keluarga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang tangguh terhadap bencana.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain penguatan sistem peringatan dini, penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman, peningkatan edukasi serta simulasi kebencanaan, dan memastikan kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan yang memadai.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Yosef Sabaruddin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bencana.

Ia turut menyinggung isu megathrust yang perlu dipahami sebagai salah satu potensi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini, meskipun waktu terjadinya tidak dapat dipastikan.

Menurutnya, langkah yang perlu diperkuat bukanlah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun kesiapan melalui mitigasi, peningkatan kapasitas, koordinasi, dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait.

Dalam pembahasan rapat juga disampaikan bahwa penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dinas Sosial berperan dalam pendataan korban, penyediaan logistik dan kebutuhan dasar. Dinas PUTR mendukung penanganan infrastruktur dan normalisasi drainase. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, sedangkan Dinas Pendidikan mendorong edukasi serta simulasi kebencanaan di sekolah.

Selain itu, Satpol PP, TP PKK, unsur TNI/Polri, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan relawan juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penanggulangan bencana secara terpadu.

Sebagai tindak lanjut, pemenuhan indikator Tatanan 9 diarahkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pada tahun 2027, peningkatan pelatihan serta simulasi dan pengembangan sistem informasi kebencanaan pada tahun 2028, hingga optimalisasi integrasi data dan penguatan ketangguhan daerah pada tahun 2029.

Melalui rapat koordinasi ini, FKSS berharap setiap perangkat daerah dan stakeholder tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan program dan tindakan nyata di lapangan.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian bersama, diharapkan Kota Sukabumi semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana serta mampu mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan tangguh bencana.

Pewarta : Zauharah
Dokumentasi : Agus R

0/Komentar

Silakan kirim saran dan komentar anda

Lebih baru Lebih lama

Headline