Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri penyerahan penghargaan UHC (Universal Health Coverage) Awards 2024 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Jakarta pada Kamis, 8 Agustus 2024. Kusmana Hartadji menerima penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Kota Sukabumi dalam mendukung program BPJS Kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Dalam laporannya, Dirut BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai UHC dan mempertahankannya di tahun 2024.
Ali Gufron Mukti menyoroti bahwa Indonesia berhasil mencapai UHC dalam waktu cepat, yaitu selama 10 tahun. "Ini merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Presiden Indonesia tahun 2023-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial dan pencapaian JKN 90%," ujar Ali Gufron Mukti.
Selain itu, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa UHC merupakan program nasional untuk memastikan individu memiliki akses layanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
Program ini diwujudkan melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Wakil Presiden juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai keberhasilan ini, serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan seperti tunggakan peserta JKN-KIS.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menambahkan bahwa cakupan kesehatan semesta merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan WHO untuk dicapai pada tahun 2030.
"Pemerintah pusat dan daerah telah konsisten mendukung program JKN-KIS sebagai salah satu prioritas nasional sejak diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden pada tahun 2014," ungkap Muhadjir Effendy.
Dalam acara tersebut, penghargaan UHC diberikan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai cakupan perlindungan kepesertaan program JKN minimal 90% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mewujudkan UHC dan menjadi contoh bagi daerah lainnya yang belum mencapai target tersebut.
Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada para pemangku kepentingan, antara lain memperluas jangkauan kesehatan hingga 100%, melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam mensosialisasikan manfaat JKN-KIS, serta memastikan setiap penduduk terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Selain itu,
Wakil Presiden menekankan pentingnya evaluasi sistem pembayaran iuran dan monitoring kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Dalam laporannya, Dirut BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai UHC dan mempertahankannya di tahun 2024.
Ali Gufron Mukti menyoroti bahwa Indonesia berhasil mencapai UHC dalam waktu cepat, yaitu selama 10 tahun. "Ini merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Presiden Indonesia tahun 2023-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial dan pencapaian JKN 90%," ujar Ali Gufron Mukti.
Selain itu, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa UHC merupakan program nasional untuk memastikan individu memiliki akses layanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
Program ini diwujudkan melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Wakil Presiden juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai keberhasilan ini, serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan seperti tunggakan peserta JKN-KIS.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menambahkan bahwa cakupan kesehatan semesta merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan WHO untuk dicapai pada tahun 2030.
"Pemerintah pusat dan daerah telah konsisten mendukung program JKN-KIS sebagai salah satu prioritas nasional sejak diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden pada tahun 2014," ungkap Muhadjir Effendy.
Dalam acara tersebut, penghargaan UHC diberikan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai cakupan perlindungan kepesertaan program JKN minimal 90% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mewujudkan UHC dan menjadi contoh bagi daerah lainnya yang belum mencapai target tersebut.
Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada para pemangku kepentingan, antara lain memperluas jangkauan kesehatan hingga 100%, melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam mensosialisasikan manfaat JKN-KIS, serta memastikan setiap penduduk terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Selain itu,
Wakil Presiden menekankan pentingnya evaluasi sistem pembayaran iuran dan monitoring kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pewarta : Kang Warsa
Dokumentasi : Fadhil
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari