Rapat tersebut membahas dua agenda utama: Penetapan Rancangan Keputusan DPRD terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Sukabumi Tahun 2025 dan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, dan dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, perwakilan unsur Forkopimda, serta pejabat dari lingkup Pemerintah Kota Sukabumi. Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam mengatur arah kebijakan Kota Sukabumi di tahun mendatang.
Dalam paparannya, Kusmana Hartadji menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) sebagai pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pembentukan perda melalui Propemperda ini menjadi kerangka regulasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
"Perda adalah alat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang dibuat dengan memahami kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat agar memiliki ketahanan jangka panjang," jelasnya.
Kusmana Hartadji juga menyampaikan Raperda terkait penyertaan modal pemerintah daerah Kota Sukabumi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, dan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi.
Selain itu, ada pula Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Perubahan APBD 2025, dan APBD 2026. "Kami berharap kedelapan raperda ini dapat dibahas tepat waktu dan ditetapkan sebagai perda definitif," tambah Kusmana Hartadji.
Penjelasan Pj Wali Kota Sukabumi tentang Raperda APBD 2025
Dalam agenda kedua, Kusmana Hartadji memberikan penjelasan terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menekankan bahwa APBD adalah instrumen fiskal utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan serta layanan publik secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.
"APBD merupakan instrumen vital untuk menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujar Kusmana Hartadji.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi 2024-2026, di mana setiap tahap mulai dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga Raperda APBD 2025 harus disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan.
Secara lebih rinci, Pj Wali Kota Sukabumi menyampaikan bahwa kebijakan fiskal 2025 diarahkan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus kebijakan ini mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan angka prevalensi stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi di daerah.
Kusmana Hartadji berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dapat mendukung prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kota Sukabumi.
Rapat paripurna tersebut menjadi langkah awal dalam menetapkan kebijakan APBD 2025 sebagai instrumen pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi.
Melalui kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, pembangunan di Kota Sukabumi akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup warga.
Pewarta : Ovie
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
