Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, perwakilan Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Sukabumi, Kasubag Keuangan, serta bendahara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Sukabumi menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengingatkan bahwa pelaporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.
Selain itu, perangkat daerah juga diminta untuk mengaplikasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan amanat Permendagri No. 70 Tahun 2019. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan terintegrasi dengan sistem pelaporan nasional.
Dalam kesempatan itu, Kusmana Hartadji mengingatkan tentang surat edaran No. 2821 tanggal 2 Desember 2024 yang mengatur batas waktu pengelolaan keuangan akhir tahun, yaitu: Pertama, pengajuan SPM GU dan TU paling lambat 16 Desember 2024.
Kedua, pengajuan SPM LS Barang Jasa dan Belanja Modal paling lambat 27 Desember 2024. Dan ketiga, penyetoran sisa uang ke Kas Daerah (Kasda) dan penyetoran pajak yang telah dipungut atau dipotong paling lambat 30 Desember 2024.
"Saya berharap laporan keuangan yang disusun mampu memenuhi standar andal, relevan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta pemerintah pusat," tegasnya.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi berjalan lancar dan sesuai regulasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pewarta : Puteri Zauhara
Dokumentasi : Dede Soleh Saepul
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
