Wakil Wali Kota Dorong Penguatan Peran Karang Taruna dan RT/RW dalam Menjawab Persoalan Kota

Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mendorong penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan tingkat kelurahan dalam menjawab berbagai persoalan kota. Sinergi antara Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pemerintah kelurahan, dan masyarakat dinilai penting untuk membangun lingkungan yang aman, aktif, produktif, dan sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Kelurahan Selabatu serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat RT/RW se-Kelurahan Kebonjati, Kamis (27/8/2026). Kegiatan di Kelurahan Selabatu mengusung tema “Peran Karang Taruna untuk Membangun Generasi Muda yang Kreatif, Inovatif, dan Peduli Lingkungan”.

Bobby menyebut Karang Taruna memiliki posisi strategis sebagai wadah generasi muda di tingkat kelurahan. Organisasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, sekaligus membangun kepedulian terhadap persoalan sosial dan lingkungan.

“Karang Taruna harus mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan. Mulai dari masalah sosial, lingkungan, ekonomi masyarakat, sampai membuka peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan,” ujar Bobby.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan Karang Taruna dalam melahirkan program yang konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya tersebut perlu dibangun melalui kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pihak lainnya.

Dorongan serupa disampaikan Bobby kepada RT dan RW. Sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, RT dan RW memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengidentifikasi persoalan, serta membangun partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan.

“RT dan RW merupakan mitra pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, perannya sangat strategis dalam menyampaikan informasi, mengidentifikasi persoalan, sekaligus membangun partisipasi masyarakat,” katanya.

Buka Peluang Kerja dan Perkuat Perlindungan PMI

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Sukabumi adalah pengangguran. Keterbatasan wilayah Kota Sukabumi menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan kawasan industri dan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.

Karena itu, pemerintah terus mencari alternatif untuk memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan ekonomi masyarakat maupun fasilitasi masyarakat yang ingin bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bobby mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Masyarakat yang berminat menjadi PMI perlu mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan melalui koordinasi dengan kecamatan, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), serta lembaga pelatihan kerja (LPK).

“Jangan sampai masyarakat berangkat melalui jalur ilegal. Kalau ingin bekerja ke luar negeri, ikuti proses yang resmi sehingga ada kepastian dan perlindungan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Sukabumi juga membuka ruang kolaborasi terkait pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Skema pembiayaan yang tersedia, termasuk akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan Himbara sesuai ketentuan, dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung masyarakat yang mengikuti program pengembangan keterampilan dan usaha.

Karang Taruna maupun RT/RW dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi tersebut sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap peluang kerja dan pelatihan secara lebih luas.

Sampah Harus Dikelola dari Lingkungan

Persoalan lain yang membutuhkan keterlibatan masyarakat adalah pengelolaan sampah. Bobby menilai penanganan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah karena volume sampah yang dihasilkan setiap hari cukup besar, sementara ketersediaan lahan dan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) terbatas.

Pengelolaan perlu dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan nonorganik. Karang Taruna, RT, dan RW dapat mengambil peran melalui edukasi, sosialisasi, pengembangan bank sampah, serta berbagai kegiatan pengolahan yang memiliki nilai ekonomi.

Sampah nonorganik dapat dipilah dan dikumpulkan untuk dijual kepada pengepul atau diolah menjadi produk kerajinan. Sementara sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun eco-enzyme. Pengolahan yang lebih kreatif juga dapat diarahkan menjadi produk seperti paving block.

“Jangan melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang. Kalau dikelola dengan baik, sampah bisa memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber tambahan pendapatan masyarakat,” jelas Bobby.

Pemerintah Kota Sukabumi juga mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang telah tersedia. Dari sekitar 12 TPS3R di Kota Sukabumi, sebagian masih perlu diperkuat agar mampu berjalan secara produktif.

Bobby menilai optimalisasi fasilitas yang sudah ada perlu menjadi perhatian dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan lahan. Salah satu upaya yang tengah didorong adalah penguatan TPS3R di Kelurahan Cisarua melalui dukungan mesin pencacah plastik dan rumah maggot.

Sampah yang telah dipilah dari rumah kemudian diarahkan masuk ke sistem pengolahan yang lebih terintegrasi. Pemerintah juga akan mengkaji dukungan dan insentif bagi para pengelola TPS3R.

Pada saat bersamaan, keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) liar perlu ditertibkan. Masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membiasakan pemilahan sejak dari rumah.

Kemiskinan dan Stunting Butuh Kolaborasi

Bobby juga mengaitkan penguatan peran masyarakat dengan penanganan kemiskinan dan stunting. Kedua persoalan tersebut membutuhkan data dan informasi yang akurat dari tingkat lingkungan agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat.

RT dan RW dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi warga, menyampaikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat, serta menghubungkan berbagai program pemerintah dengan penerima manfaat.

Karang Taruna juga memiliki ruang untuk terlibat melalui kegiatan pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi masyarakat, kegiatan sosial, serta kampanye lingkungan dan kesehatan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, aktif dan sejahtera. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi dengan RT, RW, LPM dan seluruh masyarakat menjadi sangat penting,” tutur Bobby.

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam kedua kegiatan tersebut, Bobby turut menjelaskan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota Sukabumi. Pendapatan daerah bersumber dari transfer pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi daerah.

Adanya penyesuaian transfer pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar turut memengaruhi ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menetapkan skala prioritas pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi PAD.

Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban pajak memiliki kaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

“Dengan kondisi seperti ini, kita dituntut untuk terus mandiri. Efisiensi dan penyesuaian anggaran harus dihadapi dengan kolaborasi, inovasi, dan optimalisasi potensi yang kita miliki,” jelasnya.

Bobby menegaskan bahwa pembangunan kota ke depan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penguatan PAD menjadi bagian dari upaya menuju kemandirian fiskal sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih kuat untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Terkait Dana Kelurahan, Bobby menyampaikan bahwa pemanfaatannya akan kembali dibahas bersama Wali Kota Sukabumi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal serta kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.

Bobby mengajak Karang Taruna, RT, RW, LPM, pemerintah kelurahan, dan seluruh masyarakat menjadikan peningkatan kapasitas sebagai momentum untuk melahirkan gagasan dan program yang konkret. Generasi muda serta unsur masyarakat di tingkat kewilayahan perlu mengambil peran aktif dalam pembangunan sesuai potensi lingkungannya.

“Pembangunan yang kita lakukan pada akhirnya kembali kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat menjadi sangat penting,” pungkasnya.

Pewarta	: Indah
Dokumentasi	: Agus R
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari