Penguatan LKK Gedongpanjang, Menjawab Tantangan Fiskal, Sampah, hingga Pengangguran di Kota Sukabumi

Pemerintah Kota Sukabumi terus memacu kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) guna mengoptimalkan pelayanan publik sekaligus menjawab berbagai tantangan daerah.

Langkah tersebut tercermin dalam kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas LKK Kelurahan Gedongpanjang yang digelar di Cakrawala, Selabintana, Kamis (3/9/2026) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Citamiang Aries Ariandi, Lurah Gedongpanjang Hauwera Aulia Handayani, dan jajaran pengurus LKK Gedongpanjang.

Bertindak sebagai narasumber, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah memaparkan arah kebijakan strategis bagi para pengurus wilayah.

Sinergi dan Penyatuan Elemen Akar Rumput

Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kelurahan Gedongpanjang dan Kecamatan Citamiang dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Keberadaan LKK, yang mencakup Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP-PKK, Posyandu, Karang Taruna, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan tulang punggung sekaligus jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan warga di akar rumput.

Ranty menegaskan bahwa tantangan di tengah masyarakat terus bergerak dinamis sehingga kapasitas para pengurus harus terus disegarkan.

Penguatan ini bertujuan meningkatkan peran, fungsi, serta sinergitas seluruh elemen LKK agar mampu memberikan dukungan optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan.

"Sinergi inilah yang menjadi kata kunci. Ego sektoral antarlembaga di tingkat kelurahan harus sepenuhnya dihilangkan. Kita harus membiasakan diri untuk duduk bersama, berdiskusi, dan merumuskan solusi bersama," kata Ranty.

Ia menguraikan, 10 Program Pokok PKK memerlukan dukungan data akurat dari RT dan RW. Sebaliknya, penanganan persoalan ketahanan keluarga oleh RT dan RW memerlukan sentuhan humanis dari kader PKK.

Oleh karena itu, konsolidasi antar-elemen seperti PKK, Posyandu, dan RT/RW sangat penting saat menangani isu gizi buruk atau kebersihan lingkungan.

Ranty mengajak seluruh peserta menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi diri dan pembuka wawasan agar pelayanan publik semakin tepat sasaran.

Tantangan Ketenagakerjaan dan Pengelolaan Sampah

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyoroti persoalan pengangguran yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Keterbatasan wilayah Kota Sukabumi menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan kawasan industri dan lapangan kerja skala besar.

Pemerintah daerah terus mencari alternatif perluasan kesempatan kerja, salah satunya melalui penataan skema Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terkoordinasi dengan kecamatan, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan lembaga pelatihan kerja (LPK).

"Jangan sampai masyarakat berangkat melalui jalur ilegal. Kalau ingin bekerja ke luar negeri, ikuti proses yang resmi sehingga ada kepastian dan perlindungan," ujar Bobby.

Bobby menambahkan, pemerintah membuka ruang kolaborasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja, termasuk akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan Himbara.

LPM, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna dapat mengambil peran menyebarluaskan informasi peluang kerja ini. Selain masalah ketenagakerjaan, Bobby menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Volume sampah harian yang tinggi serta terbatasnya ketersediaan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menuntut penanganan langsung dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan nonorganik.

"Jangan melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang. Kalau dikelola dengan baik, sampah bisa memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber tambahan pendapatan masyarakat," jelas Bobby.

Sampah nonorganik dapat diolah menjadi kerajinan atau dijual ke pengepul, sedangkan sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos, eco-enzyme, hingga paving block.

Pemerintah Kota Sukabumi juga terus mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) seperti penguatan TPS3R Kelurahan Cisarua melalui mesin pencacah plastik dan rumah maggot, serta menertibkan tempat pembuangan sampah (TPS) liar.

Stunting, Kemiskinan, dan Kemandirian Fiskal

Dalam penanganan stunting dan kemiskinan, keterlibatan LPM, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna krusial untuk menyajikan data akurat dari lingkungan.

Data tersebut menjadi pijakan utama agar intervensi program pemerintah berlangsung tepat sasaran.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, aktif dan sejahtera. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi dengan RT, RW, LPM dan seluruh masyarakat menjadi sangat penting," tutur Bobby.

Bobby juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang menghadapi penyesuaian transfer pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar.

Kondisi ini menuntut penyesuaian skala prioritas pembangunan serta efisiensi anggaran, sekaligus penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kesadaran pajak masyarakat.

Terkait pemanfaatan Dana Kelurahan, pembahasan akan kembali dilakukan bersama Wali Kota Sukabumi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal wilayah.

"Dengan kondisi seperti ini, kita dituntut untuk terus mandiri. Efisiensi dan penyesuaian anggaran harus dihadapi dengan kolaborasi, inovasi, dan optimalisasi potensi yang kita miliki," jelasnya.

Bobby mengingatkan bahwa seluruh hasil pembangunan pada akhirnya kembali kepada masyarakat.

"Pembangunan yang kita lakukan pada akhirnya kembali kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat menjadi sangat penting," pungkasnya.

Pewarta	: Kang Warsa
Dokumentasi	: Dede Soleh
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari