Wali Kota Optimistis Reformasi Pelatihan Kerja Buka Akses Kerja bagi Warga

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi dan mereformasi program pelatihan kerja agar anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.

Reformasi diarahkan pada perubahan pola pelatihan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dunia kerja dan penempatan tenaga kerja.

Hal itu disampaikan H. Ayep Zaki saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2026 pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Cipanengah, Rabu (16/9/2026).

H. Ayep Zaki menilai pola pelatihan yang selama ini berjalan perlu dievaluasi, terutama apabila kegiatan hanya berhenti pada proses pelatihan tanpa memberikan kepastian akses pekerjaan bagi peserta.

Pemerintah kota akan mengubah pendekatan tersebut dengan menghubungkan proses pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja dan peluang penempatan.

Ia mencontohkan pola lama yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 juta untuk 100 peserta selama lima hari. Pola tersebut perlu dikaji kembali karena keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari dampak setelah pelatihan selesai.

“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak yang nyata dan terukur terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Ayep Zaki.

Dalam skema baru, peserta pelatihan diarahkan untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kelulusan peserta juga akan dikaitkan dengan akses penempatan kerja sehingga pelatihan memiliki tujuan yang lebih jelas sejak awal.

Pelaksanaan program melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja (LPK), yakni Politeknik Sukabumi, Pasim, Taman Siswa, dan Delta.

Pemerintah kota juga menggandeng perusahaan penempatan pekerja migran resmi untuk membuka akses pekerjaan dengan penghasilan yang layak bagi peserta yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan.

Reformasi program pelatihan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota menangani persoalan ketenagakerjaan secara lebih terintegrasi.

Penguatan akses kerja diharapkan dapat membantu menekan pengangguran sekaligus mendukung penanganan persoalan sosial lainnya, termasuk stunting dan kemiskinan ekstrem.

Dengan perubahan pola tersebut, pemerintah kota akan mengarahkan anggaran pelatihan pada program yang memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari kompetensi peserta hingga peluang penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan.

Pewarta	: Esty
Dokumentasi	: Agus R
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari