Gerakan Pangan Murah Jadi Strategi Stabilisasi Harga dan Penguatan Daya Beli Masyarakat

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Minggu IV September 2026 di wilayah Kecamatan Citamiang, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Camat Citamiang, lurah Citamiang, serta unsur terkait.

GPM menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa GPM harus menjadi bentuk implementasi nyata pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga dan mengendalikan inflasi.

Ia mendorong agar ke depan setiap kelurahan memiliki agenda pasar murah dengan sasaran utama masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara masyarakat yang masuk desil 6 ke atas diarahkan tidak menjadi sasaran subsidi karena berdasarkan kriteria tersebut dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Ia menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan intervensi melalui APBD dengan dukungan berbagai pihak, termasuk BAZNAS serta unsur masyarakat seperti Pramuka dan Posyandu.

Subsidi direncanakan sekitar 10 persen dari harga kebutuhan pangan sehingga anggaran pemerintah dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap belanja masyarakat.

Sebagai contoh, apabila pemerintah mengalokasikan Rp1 miliar untuk stabilisasi harga, dana tersebut diharapkan dapat mengintervensi belanja pangan masyarakat hingga sekitar Rp10 miliar. Skema tersebut nantinya dibagi dan diatur agar dapat menjangkau 33 kelurahan secara efektif.

Menurutnya, efektivitas dan ketepatan sasaran menjadi prinsip utama dalam penggunaan APBD, termasuk dalam pelaksanaan GPM.

Selain membantu menjaga daya beli masyarakat, pasar murah diharapkan turut menggerakkan perekonomian lokal karena melibatkan pelaku usaha dan pedagang.

Wali Kota juga menegaskan bahwa intervensi pemerintah akan diarahkan pada tiga persoalan utama, yakni penurunan daya beli melalui pasar murah, penanganan stunting, serta pengurangan pengangguran.

Dengan inflasi Kota Sukabumi yang berada pada angka 2,77 persen, GPM menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat.

Pewarta	: Husen
Dokumentasi	: Dede Soleh
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan	: Ross Pristianasari