Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan tiga agenda pembahasan, Kamis (30/11/2023).
Ketiganya yakni penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kota Sukabumi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024, penyampaian hasil reses anggota DPRD Kota Sukabumi, dan persetujuan atas Raperda APBD Kota Sukabumi tahun 2024. Rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman.
'' Kewenangan pembentukan perda merupakan salah satu wujud mengatur urusan rumah tangga pemerintah daerah dan instrumen sarana mencapai tujuan desentralisiasi,'' ujar Pj Wali Kota Sukabumi dalam pendapat akhirnya. Perda berperan mendorong desentralisasi dengan tujuan dua sisi baik pemda dan pemerintah pusat.
Pemda kata Kusmana berhak menetapkan perda dan peraturan lainnya dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perencanaan penyusunan perda bagian dari program legislasi daerah dan disusun bersama-sama DPRD dan pemda
Ada delapan program pembentukan perda yang disepakati di 2024. Di antaranya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, bantuan hukum untuk masyarakat miskin, perubahan perda Nomor 5 tentang PDAM, RPJPD, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, Pertanggungjawaban APBD 2023, dan perubahan APBD 2024.
Terkait raperda APBD 2024 kata Kusmana, telah disepakati dan akan dievaluasi selama 15 hari kerja oleh gubernur Jabar dan dikakujan penyempurnaan selama tujuh hari. Pengelolaan keuangan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Raperda 2024 dilakukan penyesuaian sesuai aturan dan dibahas antara pemda dan DPRD. Dalam momen itu disampaikan komposisi rancangan APBD 2024 setelah disesuaikan.
Pewarta : Ovie
Dokumentasi : Agus Rustiawandi
DOKPIM KOTA SUKABUMI
Pranata Kehumasan
Pranata Kehumasan
Ross Pristianasari
